INSPIRASI Haji Umroh

Hindari Haji Nonkuota

Keberadaan haji nonkuota ini terus menjadi persoalan setiap tahun. Karena itu, Kementerian Agama berupaya mencari solusi terbaik menghapusnya.

Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, Kemenag terus mencari menyosialisasikan agar masyarakat tidak tergiur iming-iming jamaah nonkuota. Berhaji lewat jalur nonkuota sangat berisiko. Yang terparah, tidak bisa menunaikan ibadah itu dan telantar di tanah suci.

Persoalan lain di balik banyaknya haji nonkuota ini adalah mudahnya kedutaan Arab Saudi di Indonesia menerbitkan visa haji. Permintaan visa baru bisa ditolak terhadap masyarakat yang sedang dicekal.

Karena ini persoalan ibadah, ada baiknya masyarakat pun harus menghindari naik haji lewat jalur nonkuota. Selain memiliki risiko, ibadah pun terganggu.

Pada sisi lain, pemerintah juga harus benar-benar mencari akar dari persoalan munculnya haji nonkuota itu. Kemudahan-kemudahan serta iming-iming bisa membuat masyarakat lebih memilih jalur itu. Yakinlah, menunaikan ibadah haji melalui jalur yang benar membuat ibadah itu lebih indah. (*)

 

HINDARI HAJI NON KUOTA!

 

Menelusuri Dampak Meningkatnya Waiting list Haji

 

Masalah kuota haji memang menarik diperbincangkan. Banyaknya daftar antrian haji, menjadikan kuota haji selalu diperebutkan. Bahkan, tak jarang terdengar istilah jual beli kuota haji antar lembaga dan instansi penyelenggara. Namun biarlah, kita simpan dulu masalah yang konon sudah ‘mengakar’ itu, kita kembali pada bahasan mengenai penelusuran dampak dari meningkatnya waiting list haji, baik jemaah regular maupun haji plus. Sesungguhnya kuota yang diperoleh Indonesia dan juga negara lainnya merupakan ketetapan pemerintah Arab Saudi. Dari kuota nasional itu kemudian didistribusikan ke daerah-daerah. Melalui surat keputusan, kuota itu di distribusikan kepada provinsi. Setelah itu, Gubernur membagi kuota tersebut ke Kabupaten/Kota. Selanjutnya, pembagian kuota di daerah dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, yakni seperseribu jumlah penduduk, yang kemudian memicu polemik agar sistem pembagian kuota tidak lagi berdasarkan jumlah penduduk, melainkan melihat daftar tunggu yang setiap daerah mengalami perbedaan yang signifikan. Sehingga ada di suatu Provinsi, kuota haji tahun 2020 sudah terisi (penuh) sejak April tahun ini. Dengan demikian, daftar tunggu (waiting list) Provinsi itu mencapai 9-10 tahun. Atas dasar itulah Kemenag selalu mengajukan penambahan kuota haji setiap tahunnya.

 

Berdasarkan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 237.600.000 jiwa. Jika ketentuan pemerintah Arab Saudi mengenai jumlah kuota adalah seperseribu dari jumlah penduduk, maka semestinya Indonesia mendapat kuota lebih dari yang didapat sekarang yakni 211.000 orang, dengan rincian haji reguler 194.000 orang dan haji khusus (haji plus) sebanyak 17.000 orang. Kuota ini belum bergeser dari kota dasar tahun lalu. Seharusnya Indonesia tahun ini bisa mendapatkan kuota sebanyak 237.000 orang.

 

Dalam rilisnya, Kemenag mengatakan bahwa sampai bulan April 2011 calon jemaah haji nasional yang sudah membayar setoran awal BPIH berjumlah 1.342.482 orang. Jumlah ini sudah termasuk jemaah haji khusus 38.048 orang. Secara matematis, dari angka ini bisa diperkirakan durasi daftar tunggu haji reguler berkisar antara 6-7 tahun. Sementara daftar tunggu haji khusus berkisar antara 2-3 tahun. Kendati demikian, bisa saja berubah disaat setoran kedua nanti.

 

Alih-alih membatasi kurang dari seperseribu dari jumlah penduduk Indonesia, pemerintah Arab Saudi justru memiliki kebijakan mengeluarkan calling visa melalui kedutaan besar yang berada di masing-masing negara. Dengan calling visa ini, setiap individu atau kelompok bisa melaksanakan haji. Namun kelompok ini tidak tercatat atau datanya tidak utama masuk ke dalam Siskohat. Inilah kelompok yang disebut dengan jemaah haji non kuota, bahkan jumlahnya bisa sampai ribuan. Di Indonesia, jemaah haji non kuota ini menjadi perbincangan serius. Karena dengan menggunakan calling visa berbagai masalah selalu timbul belakangan ini. mulai dari kegagalan berangkat sampai keterlantaran mereka di Tanah Suci. Bahkan pemerintah Indonesia pun menilai bahwa haji non kuota telah mengganggu sistem perhajian Indonesia.

 

Betapa tidak, daftar tunggu yang begitu panjang untuk pergi haji, memicu calon jamaah untuk bisa segera berangkat haji. Sementara dengan calling visa mereka tidak perlu menunggu begitu lama. Kontan saja, berapa pun biayanya, bahkan hingga puluhan dan ratusan juta sekalipun tak menjadi halangan bagi mereka yang sudah sangat ingin melaksanakan haji tahun itu juga. Padahal mereka bulum mendapat kepastian mengenai kapan berangkat, penempatan di Tanah Suci, sampai pemulangan ke Tanah Air. Berbeda dengan haji khusus (haji plus) atau regular yang mendapat jaminan dan perlindungan. Di satu sisi jemaah non kuota menjadi duri dalam regulasi, namun dua tahun terakhir ini semakin banyak haji non kuota yang beredar. Sehingga menimbulkan isu bahwa ada broker visa di Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Benarkah (?) Finally, Jalur non kuota bukanlah alternatif untuk haji Anda!

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s